PAREPARE NOMINATOR PENERIMA AWARD SPIPM DI INDONESIA

PAREPARE – Setelah ditetapkan sebagai salah satu case study penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) 10 kabupaten/kota di Indonesia oleh Depdagri RI Bulan Februari 2009 lalu, Pemerintah Kota Parepare kembali memperoleh apresiasi sekaitan penyelenggraan SPIPM yang dikelola Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare selama ini. Kali ini datang dari World Bank (Bank Dunia) yang menilai Pemerintah Kota Parepare telah melakukan langkah-langkah berarti dalam penyelenggaraan SPIPM dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahkan, sebagaimana disampaikan Matt Zurstrassen, World Bank Satellite Office Bank Dunia, Pemerintah Kota Parepare berpeluang besar menjadi nominator penerima Award penyelenggaraan SPIPM terbaik di Indonesia tahun 2009. Hal ini ditegaskan Matt Zurstrassen saat melakukan tatap muka dengan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si di ruang Media Centre Pemkot Parepare, Senin (3/8).

Pada kesempatan tersebut, Matt Zurstrassen yang didampingi Mohammad Doddy Kusadrianto dari United Nations Develpoment Programme (UNDP) banyak mempertanyakan sejauhmana efektifitas serta prosedur sistem pelayanan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Parepare, termasuk kemungkinan pengembangannya ke depan. Mereka juga mempertanyakan prosedur tindak lanjut yang ditempuh terhadap aduan yang masuk, baik melalui email yang ada di website Pemkot Parepare (Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan) maupun melalui SMS Centre.

Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Kabag Humas, Iwan Asaad AP, M.Si menegaskan, motivasi awal munculnya SPIPM Pemkot Parepare didasari oleh kenyataan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jewab mereka dalam pengelolaan pemerintahan. Merespon hal ini, Pemerintah daerah memandang perlu diciptakan sebuah mekanisme pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat yang mudah, cepat serta dapat diakses oleh semua pihak (masyarakat sebagai pengadu dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public).

Iwan menjelaskan, pada dasarnya program layanan informasi dan pengaduan masyarakat Pemerintah Kota Parepare telah berjalan kurang lebih empat tahun, dan dalam rangka lahirnya mekanisme pelayanan pengaduan yang lebih baik, setiap tahun system ini terus dikembangkan. Salah satunya adalah pengembangannya SPIPM ke dalam sistem pengaduan berbasis website sebagaimana saat ini.

Tidak berhenti di situ saja, menyadari bahwa tidak semua masyarakat Parepare dapat mengakses internet, pemerintah daerah juga membuka forum terbuka kepada masyarakat melalui kegiatan Tudang Sipulung. Dalam kegiatan yang selalu dihadiri langsung Walikota Parepare ini, masyarakat dapat langsung mempertanyakan berbagai hal terkait pelayanan pemerintah kota, termasuk isu-isu lain berkaitan dengan hajat hidup mereka sehari-hari.

Mengenai follow up terhadap aduan yang masuk, Iwan Menjelaskan, untuk aduan atau informasi yang disampaikan melalui SIPP, karena telah berbasis website dimana dapat diakses di mana dan kapan saja, maka Walikota Parepare melalui ajudan biasanya langsung memerintahkan pimpinan unit kerja terkait untuk menindaklanjuti pengaduan atau informasi tersebut. Sementara untuk aduan atau informasi yang disampaikan melalui SMS Centre, oleh Bagian Humas diprint out dan menjadi salah satu bahan informasi dan laporan kepada Walikota Parepare pada kegiatan coffee morning yang diselenggarakan setiap Minggunya.

Menanggapi penjelasan yang disampaikan Iwan Asaad, Matt Zurstrassen mengatakan, pihaknya cukup merespon apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Parepare, dan informasi yang mereka pereleh akan menjadi bahan evaluasi pihaknya sekaitan support Bank Dunia dalam mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pihaknya kata dia, juga akan mengupayakan adanya dukungan dari pemerintah pusat terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaaraan SPIPM di daerah ini.