WAWALI SIDAK, KANTOR KECAMATAN BELUM TERBUKA

PAREPARE- Wakil Walikota Parepare, H Sjamsu Alam kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) Kamis (23/4). Beberapa kantor yang dsidak yakni Kantor Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan,Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Kantor Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

Saat melakukan sidak di Kantor Kecamatan Bacukiki Barat, Wakil Walikota H Sjamsu Alam menemukan kantor yang belum terbuka, padahal saat itu waktu menunjukkan pukul 07.50, padahal jama kerja di lingkup Pemkot parepare yakni pukul 07.30 – 16.00. Beberapa menit kemudian, muncul seorang staf yang kemudian membuka kantor tersebut. Dari keterangan staf tersebut diketahui Camat maupun Sekcam sedang melakukan perjalanan dinas. Camat Bacukiki Barat, Thamrin, sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sedangkan Sekcam, Iskandar Nusu sedang ke Bali, juga dalam tugas dinas .

Atas kejadian tersebut, Sjamsu Alam mengingatkan agar pimpinan di unit kerja tidak bersamaan melakukan perjalanan dinas, agar tugas-tugas pelayanan tidak terganggu. “ Kalau Camat pergi, maka seyogyanya Sekcam tinggal, begitupula sebaliknya. Kepada staf, saya ingatkan meski tak ada pimpinan, tetap ke kantor tepat waktu ”tegasnya.

Sjamsu Alam yang didampingi Kabag Humas, Iwan Asaad, saat sidak juga menegur kebersihan kantor. Seperti di Kantor Badan Lingkungan Hidup, ia menegur taman bunga yang berada di depan kantor yang dinilai kurang terawat.

Sidak ini merupakan yang kesekian kalinya dilakukan Sjamsu Alam sejak dilantik menjadi Wakil Walikota Parepare, Oktober tahun lalu. Sidak ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan para pegawai lingkup Pemkot Parepare.Dampak dengan dilakukannya sidak selama ini, terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan, meski ada beberapa unit kerja yang belum disiplin.

MINIM, TINGKAT KELULUSAN UJIAN SERTIKFKASI

PAREPARE – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akhirnya mengumumkan hasil ujian sertifikasi keahlian barang danjasa bagi jajaran Pemerintah Daerah Kota Parepare. Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si, Rabu (15/4), dari 150 orang lebih peserta yang mengikuti ujian 13 Maret 2009, yang dinyatakan lulus berjumlah 40 orang.

Dari jumlah tersebut kata Iwan Asaad, lulus dengan predikat L4 sebanyak 6 orang, salah satunya adalah Kabag Pembangunan, Ir. Syukur Razak, M.Si. “Selebihnya adalah berkatogori L2. Kami sudah cek di situs LKPP yakni www.lkpp.go.id/download_sertifikat2.php?bln=Maret&thn=2009 yang lulus hanya 40 orang,” katanya.

Selain Kabag Pembangunan, lulus dengan kategori L4 lainnya adalah Stanislaus dengan nomor peserta 030906200, Widin Wijaya (030906158), Muh. Basir (030906152), Marsyan (030906146), serta Andi Yulianti Hatta (030906126).

Iwan Asaad meminta peserta ujian mengecek langsung ke alamat situs sebagaimana disebutkan untuk mengetahui status kelulusan mereka, mengingat Bagian Humas tidak memuat satu persatu nama peserta ujian yang dinyatakan lulus melalui berita ini. Jelasnya, kata dia, harapan pemerintah kota untuk meningkatkan jumlah kelulusan hingga 50 persen, belum sepenuhnya terpenuhi.

Mengenai keluarnya hasil ujian sertifikasi keahlian barang/jasa jajaran Pemerintah Kota Parepare ini telah pernah pula disampaikan Kabag Pembangunan, Ir. Syukur Razak, M.Si kepada Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe pada acara coffe morning Pemkot Parepare, Senin (13/4).

Pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian barang/jasa tahun 2009 untuk Pemkot Parepare merupakan kesekian kalinya dilaksanakan oleh LKPP. Sebagaimana tahun sebelumnya, pelaksanaan ujian ini dimaksudkan memenuhi tuntutan Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang

PEMERAS PEJABAT DIDUGA BEKELIARAN DI DAERAH

PAREPARE – Sejumlah oknum tak bertanggung jawab yang mentasnamakan pejabat pemerintah pusat, saat ini ditengarai banyak berkeliaran di daerah termasuk di Kota Parepare. Mereka tak segan meminta imbalan uang kepada pejabat di daerah dengan iming-iming akan memberikan informasi alokasi proyek pemerintah pusat di daerah bersangkuran.

Penegasan ini disampaikan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad AP, M.Si, Rabu (8/4). Sehubungan dengan hal tersebut, kata dia, Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe menghimbau seluruh pimpinan unit kerja lingkup Pemerintah Kota Parepare untuk mewaspadai modus operandi oknum-oknum dimaksud.

Himbauan Zain Katoe yang disampaikan dalam bentuk surat edaran tersebut, juga ditujukan kepada instansi vertikal yang ada di Kota Parepare, serta pimpinan BUMN dan BUMD. Surat edaran bernomor SB/ /Humas/4/2009 tertanggal 8 April 2009 ini, merupakan tindaklanjut atas surat Departemen Dalam Negeri RI dalam hal ini Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 351/1228/PMD tertanggal 3 April 2009.
Para pemeras pejabat di daerah tersebut kata Iwan Asaad, memanfaatkan kehadiran sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang saat ini banyak dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah, seperti PNPM Mandiri.

“Modus operandi yang mereka lakukan adalah menghubungi camat, kepala desa dan lurah dengan mengatasnamakan pejabat pemerintah pusat. Selanjutnya, menginformasikan tentang adanya program-program bantuan pemerintah pusat yang akan disampaikan kepada kelurahan bersangkutan dengan syarat lurah terlebih dahulu membayar sejumlah uang,” kata Iwan Asaad.

Iwan Asaad yang ditemui di ruang kerjanya, menambahkan, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana bunyi surat edaran Walikoya Parepare, tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemberian informasi proyek pemerintah pusat untuk daerah melalui orang perorang.

“Oleh karena itu, Walikota Parepare meminta kepada seluruh pimpinan unit kerja agar tidak terpengaruh terhadap praktek penipuan tersebut. Walikota Parepare juga meminta seluruh pimpinan unir kerja bila ditemukan ada oknum yang melakukan praktek sebagaimana digambarkan, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib,” kata Iwan Asaad.

PEMKOT AKAN GELAR APEL SIAGA PENGAMANAN PEMILU

PAREPARE – Mengantisipasi kemungkinan munculnya kerawanan selama pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April 2009, Selasa (7/4) Pemerintah Kota Parepare akan mengadakan apel siaga pengamanan Pemilu. Kegiatan yang akan melibatkan beberapa unsur pengamanan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga Satpam, tenaga medis, serta unsur pengamanan lainnya tersebut, juga akan dihadiri unsur Muspida Kota Parepare.

Kepastian penyelenggaraan kegiatan apal siaga yang akan berlangsung Selasa (7/4) di Halaman Kantor Walikota Parepare ini, disampaikan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si, Senin (6/4). Dikatakan, Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara.

Sementara itu, mengantisipasi kemungkinan perhitungan suara di TPS berlangsung hingga malam hari, saat memimpin rapat Muspida di Rumah Jabatan Walikota Parepare, Minggu (5/4), Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe meminta semua pihak terkait segera mengantisipasi ketersediaan tenaga listik.

Usai menjamu pimpinan Parpol, KPU dan Panwaslu, Zain Katoe mengatakan, aliran listrik yang padam pada hari penconterangan dapat jalannya menganggu perhitungan suara. Selain persoalan listrik, masalah lain yang dibahas pada Rapat Muspida tersebut adalah masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Untuk menciptakan suasana Kamtibamas yang kondusif kata Zain Katoe, diperlukan pengamanan yang memadai tidak saja dari aparat keamanan, tetapi juga pengamanan dari masyarakat sendiri. Untuk itu, pada acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Parepare, Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare, serta Sekretaris Daerah Kota Parepare tersebut, Zain Katoe menghimbau kepada seluruh pimpinan unit kerja, baik sipil maupun militer agar kembali mengaktifkan pengamanan swadaya di kantor masing-masing. “Bila perlu dibuat Posko di kantor masing-masing,” katanya.

Tindakan preventif ini dimaksudkan menjaga kemungkinan adanya kegiatan pihak-pihak tertentu yang berniat mengacaukan pelaksanaan Pemilu tanggal 9 April mendatang. Diinformasikan pula, pada hari pencontrengan nanti Muspida Kota Parepare akan dibagi dalam tiga tim sesuai jumlah Daerah Pemilihan (Dapil). Mereka akan melakukan pemantauan di beberapa TPS yang telah ditentukan. Anggota Muspida tersebut akan ber-Posko di Rumah Jabatan Walikota Parepare.

ZAIN KATOE HIMBAU MASYARAKAT TIDAK GOLPUT

PAREPARE – Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe mengajak seluruh masyarakat Parepare untuk tidak Golput. Sebaliknya ia meminta masyarakat menggunakan hak politiknya dengan memilih Caleg yang dinilai dapat menyalurkan aspirasi mereka. Hal ini disampaikan Zain Katoe saat menjamu anggota Muspida, Kota Parepare, KPU dan jajaranya, Panwaslu Kota Parepare, serta pimpinan Partai Politik di Rumah Jabatan Walikota Parepare, Minggu (5/4).

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si, salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan hal tersebut kata Iwan Asaad, Walikota menghimbau masyarakat Parepare untuk berbondong-bondong menuju TPS pada tanggal 9 April nanti, selanjutnya menggunakan hak pilih mereka.Sekadar informasi, dalam penyelenggaraan Pilkada Agustus tahun 2008, Kota Parepare mencatatkan diri sebagai kota yang yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di Indonesia, yakni sebesar 82 persen.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/4), Iwan Asaad Menambakan, sehubungan penyelenggaraan Pemilu tinggal menghitung hari, Walikota Parepare meminta semua pihak, terutama para Caleg untuk menyikapi proses pelaksanaan pemilu secara cerdas dan arif, sehingga penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 dapat berjalan lancar dan aman. Sekedar informasi, jumlah Caleg Kota Parepare mencapai 610 orang dari 25 kursi anggota DPRD Kota Parepare yang akan diperebutkan. Walikota Parepare meminta seluruh peserta Pemilu menjunjung tinggi nilai suportivitas. Caleg katanya, tidak saja harus bersiap menang tetapi juga harus siap kalah. Sambil berkelakar, Walikota meminta mereka bila tidak terpilih kelak nanti, mereka dapat tetap bersabar. “Kalau tidak berhasil bisa dicoba pada Pemilu mendatang,” kata Zain Katoe yang disambut tawa hadirin.

Sebagaimana disampaikan Iwan Asaad, pada kesempatan tersebut, Walikota juga mengungkap adanya peningkatan jumlah wajib pilih Kota Parepare dalam Pemilu 2009 tahun ini. Dibanding pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilakada) Agustus tahun 2008, jumlah wajib pilih Kota Parepare dalam Pemilu legislatif dan anggota DPD tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam Pilakada Agustus 2009 wajib pilih Kota Parepare hanya berjumlah 82 ribu, sementara dalam Pemilu tahun ini meningkat menjadi 86.483 orang wajib pilih. Sementara itu, Ketua KPU Kota Parepare, Khaerul Mannan mengatakan, dari jumlah surat suara yang didistribusikan KPU untuk Kota Parepare sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 86.483, saat ini seluruhnya telah berada di tingkat PPS yang ada di setiap kelurahan. Ia menjadwalkan, seluruh surat suara tersebut telah akan tiba di setiap KPPS sehari sebelum hari pencontrengan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan surat suara, kata Khaerul Manan, pihkanya telah menyediakan cadangan surat suara sebanyak 2 persen dari total jumlah surat suara yang ada. Sementara sebagai konsekswensi peningkatan jumlah wajib pilih di Kota Parepare, pihak KPU melakukan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dari 178 menjadi 286 buah TPS.

Khaerul Mannan meminta pihak kepolisian dan instansi pengamanan lainnya memberikan bantuan pengamanan kepada KPU, terutama pengamanan terhadap gedung KPU pada hari perhitungan suara. Tahapan ini dinilainya sebagai fase yang membutuhkan pengamanan ekstra, dalam rangka memberikan jaminan kepada anggota KPU bekerja tidak di bawah tekanan pihak manapun juga.

PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS INTERNET

MAKASSAR- Pelayanan pemerintahan ke depan diharapkan semakin meningkat dengan menggunakan fasilitas internet. Dengan fasilitas internet diyakini memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, karena pelayanan berbasis internet akan cepat dan akurat.

Hal ini diungkapkan Yudi Branson dari PT Integra Optima Teknolog dalam pelatihan workshop web 2.0 dan eGovernment 2.0 di Hotel Clarion Makassar,yang diikuti oleh sekitar 30 peserta dari berbagai instansi pemerintahan ,termasuk utusan dari Parepare.

Ditambahkan Yudi bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat lebih dioptimalkan dengan fasilitas dunia maya ini,sehingga aparatur pemerintahan harus paham akan teknologi ini.”Kedepan pelayanan perizinan , pembuatan KTP sudah bisa on line” ungkapnya.
Kabag Humas Parepare, Iwan Asaad, yang menjadi salah peserta dalam workshop tersebut menyambut positif pelayanan yang berbasis internet ini.Ke depan kata dia, pelayanan pemerintahan dapat lebih diarahkan pada yang berbasis informasi teknologi.”Parepare sendiri akan terus mempersiapkan diri ke arah ini” terangnya.

Dalam pelatihan ini para peserta diberikan materi tentang penggunaan eGovernment 2.0 yang merupakan lanjutan dari eGovernment 1.0.eGovernment 2.0 kelebihannya dapat mempublikasi dan mendapatkan berita sedangkan eGovernment 1.0 hanya bisa mendapatkan informasi saja yang sifatnya satu arah.(*)

PENGEMIS RESAHKAN MASYARAKAT

PAREPARE – Banyaknya pengemis yang mengatasnamakan pengurus panti asuhan yang berkeliaran di Kota Parepare beberapa bulan terakhir, membuat resah masyarakat Parepare. Dalam acara coffe morning, Senin (30/3), sejumlah pejabat Pemkot Parepare secara silih berganti melaporkan kepada Walikota Parepare perihal ulah para pengemis tersebut.

Dikabarkan, menindaklanjuti laporan tersebut, Pemkot Parepare dalam waktu dekat akan menertibkan para pengemis yang banyak berasal dari luar Kota Parepare ini. Tidak saja itu, Pemkot Parepare juga akan melakukan verifikasi terhadap keberadaan setiap panti asuhan yang melakukan kegiatan permintaan sumbangan di Kota Parepare.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si mengatakan, pengemis yang kedapatan melakukan kegiatan permintaan sumbangan di Kota Parepare, dan diketahui tidak dilengkapi surat keterangan lembaga berwenang, pemerintah kota tidak segan menangkap mereka.

Hanya saja, ditemui di ruang kerjanya, Iwan Asaad mengatakan, kebijakan penertiban tersebut untuk sementara tidak akan melibatkan pihak kepolisian. Sebaliknya kebijakan penertiban akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berkoordinasi dengan Dina Sosial Kota Parepare.

“Sementara ini belum ada rencana pemerintah kota melaporkan mereka ke polisi. Jika kedapatan, dokumen mereka akan ditahan oleh Dinas Sosial. Pengembaliannya dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan dinas sosial di daerah mereka berasal,” ujar Iwan Asaad.

Dia menjelaskan, sesuai aturan perundang-undangan yang ada, bagi masyarakat atau kelompok organisasi yang berniat melakukan kegiatan permintaan sumbangan ke daerah lain, terlebih dahulu harus dilengkapi surat keterangan atau rekomendasi dari dinas sosial propinsi. “Hal sama juga diberlakukan bagi kegiatan permintaan sumbangan yang dilakukan secara lintas provinsi, peminta sumbangan terlebih dahulu harus mengantongi surat rekomendasi dari Departemen Sosial di Jakarta,” terang Iwan Asaad.

Sementara, bagi mereka yang melakukan kegiatan permintaan sumbangan di daerah di tempat ia berdomisili, yang bersangkutan cukup mengantongi surat rekomendasi dari dinas sosial setempat. Ketentuan ini diberlakukan kata Iwan Asaad, agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan kegiatan permintaan sumbangan untuk melakukan penipuan.

“Ketentuan permintaan sumbangan ini penting diketahui oleh masyarakat, untuk mengantisipasi terjadinya pencarian sumbangan illegal, dan menjadikan kegiatan permintaan sumbangan dengan mentasnamakan panti asuhan sebagai unsur penipuan,” kata Iwan Asaad.