Syahrul : Tidak Mungkin Memuaskan Semua Orang

MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, tidak ada satu pun pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah yang dapat memuaskan semua orang atau masyarakat. Dari perspektif masyarakat, sebuah kebijakan pemerintahan senantiasa hanya melahirkan dua konsekwensi, yakni puas dan tidak puas.

Hal ini ditegaskan Syahrul pada acara One Day Workshop Kehumasan dan Keprotokoleran di Ruang Data Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 31/3. Menurutnya, penerimaan dan penolakan terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh masyarakat merupakan sebuah resiko dalam suatu suatu pengambilan keputusan dalam pemerintahan mana pun juga.

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si, sebagai salah satu peserta pada workshop tersebut, gubernur juga meminta para kepala daerah kabupaten/kota lebih mensinergikan program-program kerja mereka dengan program kerja pemerintah provinsi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, kata Iwan Asaad, juga untuk meminimalisir kelompok masyarakat yang merasa tidak puas atas kerja pemerintah, gubernur memandang penting dilakukan sinergitas program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada.

Harus dipahami, pada prinsipnya keberadaan gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga antara kedua tingkatan pemerintahan ini semestinya tidak terjadi tumpang tindih program kerja. “Bapak gubernur, mengharapkan hal tersebut dapat dipahami oleh para bupati dan walikota, juga para kabag Humas yang ada di daerah,” katanya.

“Gubernur juga sangat mengharapkan adanya pola kerja yang sama dan terpadu dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah dalam setiap kegiatan acara yang dilaksanakan di daerah. Bahkan, beliau mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara protokol dan bagian humas dalam menata sebuah acara agar dapat pula diketahui oleh masyarakat secara luas,” tambah Iwan Asaad.

Workshop tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan, Kabag Humas, Kasubag Protokol dan Bagian Umum di setiap kabupaten/kota di Sulsel. Untuk Pemerintah Kota Parepare, selain mengirim Kabag Humas, juga turt hadir Kasubag Protokol, Muhammad Hatta, dan Kasubag Tata Usaha Bagian Umum, Nurhayati Hanafie.

Menunut Iwan Asaad, gubernur juga menyinggung soal persiapan Pemilu 2009. Dikatakan, dalam rangka memantau kesiapan daerah menyonsong pelaksanaan Pemilu 9 April mendatang, dalam waktu dekat Muspida Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan kunjungan ke kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan.

“Karena itu, sebelum kunjungan tersebut berlangsung, gubernur mengharapkan Muspida kabupaten/kota termasuk unsur Muspika, kiranya lebih awal melakukan pemantaun di lapangan untuk memperoleh data dan kondisi real lapangan di wilayah kerjanya, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Muspida Pemerintah Provinsi saat kunjungan nanti,” kata Iwan Asaad.

Sementara itu, Karo Humas Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan, H. Jufri Rahman yang turut mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan, mengungkapkan, pentingnya pengetahuan teknis dimiliki oleh seorang protokol, disamping pertimbangan etika dan kewajaran sebuah persiapan acara.

Menurut Jufri Rahman, berbeda dengan dalam agama dimana semua dibolehkan kecuali yang dilarang, maka prinsip utama dalam keprotokoleran yang harus dipegang sebagai pedoman seorang pertugas protokol adalah bahwa semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Maksudnya, semua tidak boleh dilakukan, kecuali hal tersebut memiliki dasar atau aturan yang jelas terutama yang diatur dalam PP Nomor 62 tahun 1990.
Sumber : http://www.pareparekota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=1