Pengelolaan Arsip Bisa Sistem Online

Pengelolaan Arsip Bisa Sistem Online

MASYARAKAT PAREPARE NIKMATI LAYANAN INTERNET GRATIS

PAREPARE – Komitmen Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe memberikan kemudahan layanan akses internet kepada warga Parepare akhirnya terwujud. Semenjak Sabtu, 19 September 2009, bertepatan malam takbiran jelang lebaran Idul Fitri 1430 Hijriah tahun 2009, Pemerintah Kota Parepare mulai mengaktifkan hotspot internet gratis di Lapangan Andi Makkasau yang berlokasi di tengah-tengah Kota Parepare.

Pemfungsian hotspot berbasis speedy tersebut, merupakan salah satu dari beberapa hotspot gratis yang akan disediakan Pemerintah Kota Parepare dalam waktu dekat. Tahun 2010, pemerintah daerah juga telah memprogramkan layanan hotspot internet di area Kompleks Kantor Walikota Parepare yang dapat menjangkau Kantor DPRD Kota Parepare yang lama dan baru, Kantor Bappeda dan Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, Jumat (25/9) mengatakan, kebijakan pengadaan hotspot gratis di areal Kompleks Kantor Walikota Parepare ditempuh untuk mendukung penerapan sistem layanan lalu lintas persuratan dinas secara online via email bagi SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare. Menurut Iwan, kebijakan penyediaan layanan internet gratis secara nirkabel di beberapa titik di Kota Parepare akan terus dilakukan secara bertahap.

Untuk layanan hotspot di Lapangan Andi Makkasau, bagi masyarakat yang berkeinginan memanfaatkan fasilitas ini kata Iwan, cukup membawa Notebook yang memiliki fasilitas wireless atau Handphone yang memiliki wi-fi. “Caranya sangat mudah, aktifkan wirelessnya, kemudian akan muncul tulisan Humas Pemda Parepare. Selanjutnya, klik pada tulisan dimaksud dan setelah itu anda bisa berinternet dan mengunjungi situs-situs yang diinginkan,” katanya.

Dia juga menjelaskan, rencana awal kekuatan sinyal hotspot hingga 800 meter, oleh tim teknis diputuskan dilakukan pembatasan dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan daya jangkau hotspot. Ini juga kata Iwan, dilakukan untuk mewujudkan tujuan awal pengadaan hotspot di lapangan yang merupakan alun-alun kota dan pusat berbagai kegiatan dan aktifitas warga tersebut.

“Kebijakan pembukaan hotspot di Andi Makassau dimaksudkan untuk meramaikan lapangan ini. Namun jika daya jangkauannya mencapai hingga 800 meter, maka kemungkinan besar orang memilih mengakses di rumah mereka masing-masing, sehingga tim melihat ini bagusnya dibatasi cukup di Lapangan Andi Makkasau saja. Selain itu, dengan mengurangi kekuatan daya jangkaunya, maka kekuatan sinyalnya akan lebih maksimal pada areal yang diinginkan (Lapangan Andi Makksau-red),” katanya.

Terhadap kekhawatiran bahwa kapasitas hotspot tidak akan mencukupi karena kemungkinan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas internet gratis ini, Iwan mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir mengingat hingga saat ini layanan Charge Batterai Laptop di lapangan Andi Makkasau belum tersedia, sehingga penggunaan intenet juga menjadi terbatas. Sementara bagi mereka yang mengalami keluhan atau masalah dalam penggunaan layanan ini, dia mempersilahkan masyarakat mengirimkan pesan singkat ke Bagian Humas via SMS (0812 4135 0077) atau lewat email: humas@pareparekota.go

BANTU PEMBANGUNAN MASJID, PEMDA KUCURKAN RATUSAN JUTA RUPIAH

PAREPARE - Setidaknya 116 buah masjid dalam wilayah Kota Parepare dalam waktu dekat akan memperoleh bantuan pembangunan dari Pemerintah Kota Parepare. Bantuan ini rencanannya akan diserahkan secara simbolis oleh Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe bertepatan dengan pencanangan kegiatan Safari Ramadhan 1430 Hijriah tahun 2009 di Masjid Agung Parepare, 6 September 2009.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si, Kamis (31/8) mengatakan, besar bantuan setiap masjid jumlahnya bervariasi. Untuk Majid Agung yang jumlahnya satu buah, pemerintah daerah memberikan bantuan sebesar Rp. 2.500.000. Selanjutnya masjid besar yang jumlahnya tiga buah, besar bantuan yang diberikan masing-masing Rp. 2 juta.

Selebihnya, yakni masjid jami yang berjumlah 22 buah, pemerintah daerah memberikan bantuan pembangunan sebesar Rp. 1,5 juta untuk setiap masjid. Sementara untuk masjid biasa yang jumlahnya mencapai 88 buah pemerintah kota memberikan bantuan sebesar Rp. 1 juta. “Dengan demikian, total bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah daerah untuk pembangunan masjid jami adalah Rp. 33 juta, dan Rp. 88 juta untuk masjid besar,” papar Iwan.

Selain bantuan pembangunan masjid, selama bulan suci Ramadhan tahun ini, pemerintah daerah, terang Iwan, juga memberikan bantuan dan insentif kepada 86 lembaga TKA/TPA, 323 orang guru mengaji tradisional , dan 114 orang imam termasuk penceramah di Barugae (Rumah Jabatan Walikota Parepare) serta 114 pegawai syara.

Tak hanya imam masjid dan pegawai syara, masih dalam rangkaian Ramadhan, Pemerintah Kota Parepare juga berencana mengalokasikan dana intensif untuk para Ustadz dan Ustadzah yang berjumlah 500 orang. Bantuan yang sama juga diberikan kepada lima buah panti asuhan, dan para pengelolahnya yang meliputi 66 orang pengasuh panti asuhan dan 257 anak panti.

Pada kesempatan tersebut, Iwan juga memaparkan schedule safari Ramadhan Pemerintah Kota Parepare tahun 2009. Usai pencanangan tanggal 6 September 2009 di Majid Agung Parepare kata Iwan, Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe secara beruntun dijadwalkan akan mengadakan safari Ramadhan di empat kecamatan yang ada, yakni Kecamatan Soreang pada tanggal 7 September, Kecamatan Ujung tanggal 8 September , Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 9 September serta tanggal 10 September di Kecamatan Bacukiki.

HUMAS USULKAN INTERNET GRATIS DI LAPANGAN ANDI MAKASSAU

PAREPARE – Satu lagi terobosan berarti dilakukan Pemerintah Kota Parepare. Sebuah layanan hotspot gratis (akses internet tanpa kabel) dalam waktu dekat bakal dinikmati masyarakat Parepare. Tak tanggung-tanggung, hotspot yang direncanakan ditempatkan di Lapangan Andi Makassau Parepare ini akan menggunakan program speedy tertinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat ‘ber-internet ria’ tanpa perlu terganggu oleh akes internet yang lambat.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si menegaskan, program ini merupakan komitmen Walikota Parepare untuk memberikan kemudahan akses internet kepada warga di daerah ini. Pihaknya kata dia, telah mengusulkannya sebagai salah satu kegiatan dalam APBD perubahan Kota Parepare tahun 2009.

Hotspot tersebut kata Iwan, akan dilengkapi antena berkekuatan besar dengan radius jangkauan 500 hingga 800 meter, serta tanpa password. Iwan berharap, program ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, dan akan semakin meningkatkan melek teknologi informasi kepada masyarakat Parepare. Dengan adanya hotspot ini, masyarakat dapat mengakses internet secara gratis tanpa perlu memikirkan biaya internet lagi.

Sementara penempatannya di lapangan Andi Makassau kata Iwan, dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses internet dalam kondisi lebih santai dan lebih fresh. Keberadaan hospot gratis tersebut juga akan semakin membantu anak-anak sekolah di daerah ini dalam mengakses internet guna kebutuhan proses belajar mengajar mereka.

Di tempat terpisah, sejumlah wartawan menyatakan sangat mendukung rencana penempatan hospot gratis di Lapangan Andi Makkasau tersebut. “Saya pikir ini sebuah terobosan besar dan langkah maju yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare. Ini juga bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap perkembangan dunia internet. Apalagi, saat ini kebutuhan akan informasi melalui internet dari masyarakat cukup besar sehingga memang perlu ada antisipasi. Salah satunya adalah melalui pengadaan hotspot gratis seperti ini,” kata Handy Hidayat, wartawan radio FM Mesra Parepare.

Sebelumnya, sejumlah hotspot gratis yang diselenggarakan pihak swasta, seperti di Kafe Karlos, Kafe Luky, Satria Wisata, serta kafe Transit yang ada di Jalan Sultan Hasanuddin, telah hadir lebih dahulu di Kota Parepare. Banyaknya perangkat yang telah dilengkapi dengan teknologi wireless yang lagi trend penggunaannya saat ini telah mendorong sejumlah pengelola kafe menyediakan layanan akses internet dengan teknologi wireless. Umumnya fasilitas hotspot tersebut disediakan terkait dengan kepentingan usaha mereka, seperti persentase atas pembelian makanan, atau voucher belanja.

RAMADHAN, JADWAL KERJA PNS BERKURANG

PAREPARE - Selama bulan suci ramadhan jadwal kerja pegawai lingkup Pemkot Parepare akan berkurang dibanding hari-hari biasa. Kepastian berkurangnya jam kerja pegawai (PNS dan tenaga honorer) tersebut tertuang dalam surat edaran Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe, yang sejak pekan lalu telah disebarkan kepada seluruh pimpinan unit kerja lingkup Pemkot Parepare.

Surat edaran bernomor: SE/155/Ortala/8/2009 dan tertanggal 13 Agustus 2009 tersebut, merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor 061.2/4808/Hukum.Org perihal jam kerja pegawai lingkup pemeirntah kabupaten/kota se Sulawesi Selatan selama bulan suci Ramadhan 1430 Hijriah tahun 2009.

Bila sebelumnya jam kerja pegawai dimulai pukul 07.30 hingga pukul 16.00 Wita, maka selama bulan ramadhan jam kerja pegawai berubah menjadi pukul 08.00 hingga 15.00 Wita. Sementara untuk hari Jumat, jam masuk kerja dimulai pukul 08.00 Wita dan pulang pukul 15.30 Wita, atau bertambah setengah jam dibanding jam kerja Senin-Kamis. Apel pagi dan siang ditiadakan, kecuali upacara setiap hari senin.

Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga diatur jam istirahat. Kecuali Jumat, selama ramadhan jam istirahat PNS berkurang setengah jam setiap harinya. Bila sebelumnya berlangsung satu jam penuh yakni antara pukul 12.00 sampai pukul 13.00, maka selama ramadhan berkurang setengah jam, yakni mulai pukul 12.00 sampai pukul 12.30.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad AP, M.Si membenarkan adanya perubahan jadwal kerja pegawai tersebut. Dia mengatakan, jadwal baru tersebut akan mulai diberlakukan secara efektif saat masuk puasa hingga akhir ramadhan dan kegiatan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah tahun ini.

Selain jadwal masuk dan pulang kerja yang diatur dalam surat edaran Walikota Parepare, pemerintah daerah kata Iwan, juga mengatur kegiatan apel pagi dan kegiatan olah raga, dimana selama ramdahan dua kegiatan ini ditiadakan. “Diharapkan, jadwal ini dapat diikuti oleh semua pegawai sehingga pelayanan masyarakat dapat tetap lancar,” katanya.

Khusus untuk unit kerja yang melakukan pelayanan umum, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, petugas Dinas Kebersihan, petugas lapangan Dinas Perhubungan, petugas Kantor Pelayanan Perizinan, dan Petugas Satua Polisi Pamong Praja, Petugas UPTD Pemadam Kebakaran, Petugas UPTD Pengelola Pasar, serta petugas UPTD Penerangan Jalan diatur dengan cara kerja shift (bergantian). “Dengan demikian tidak terjadi kevakuman tugas dan masyarakat tidak dirugikan oleh aturan ini,” tegasnya.

PAREPARE NOMINATOR PENERIMA AWARD SPIPM DI INDONESIA

PAREPARE – Setelah ditetapkan sebagai salah satu case study penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) 10 kabupaten/kota di Indonesia oleh Depdagri RI Bulan Februari 2009 lalu, Pemerintah Kota Parepare kembali memperoleh apresiasi sekaitan penyelenggraan SPIPM yang dikelola Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare selama ini. Kali ini datang dari World Bank (Bank Dunia) yang menilai Pemerintah Kota Parepare telah melakukan langkah-langkah berarti dalam penyelenggaraan SPIPM dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahkan, sebagaimana disampaikan Matt Zurstrassen, World Bank Satellite Office Bank Dunia, Pemerintah Kota Parepare berpeluang besar menjadi nominator penerima Award penyelenggaraan SPIPM terbaik di Indonesia tahun 2009. Hal ini ditegaskan Matt Zurstrassen saat melakukan tatap muka dengan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si di ruang Media Centre Pemkot Parepare, Senin (3/8).

Pada kesempatan tersebut, Matt Zurstrassen yang didampingi Mohammad Doddy Kusadrianto dari United Nations Develpoment Programme (UNDP) banyak mempertanyakan sejauhmana efektifitas serta prosedur sistem pelayanan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Parepare, termasuk kemungkinan pengembangannya ke depan. Mereka juga mempertanyakan prosedur tindak lanjut yang ditempuh terhadap aduan yang masuk, baik melalui email yang ada di website Pemkot Parepare (Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan) maupun melalui SMS Centre.

Menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Kabag Humas, Iwan Asaad AP, M.Si menegaskan, motivasi awal munculnya SPIPM Pemkot Parepare didasari oleh kenyataan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jewab mereka dalam pengelolaan pemerintahan. Merespon hal ini, Pemerintah daerah memandang perlu diciptakan sebuah mekanisme pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat yang mudah, cepat serta dapat diakses oleh semua pihak (masyarakat sebagai pengadu dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public).

Iwan menjelaskan, pada dasarnya program layanan informasi dan pengaduan masyarakat Pemerintah Kota Parepare telah berjalan kurang lebih empat tahun, dan dalam rangka lahirnya mekanisme pelayanan pengaduan yang lebih baik, setiap tahun system ini terus dikembangkan. Salah satunya adalah pengembangannya SPIPM ke dalam sistem pengaduan berbasis website sebagaimana saat ini.

Tidak berhenti di situ saja, menyadari bahwa tidak semua masyarakat Parepare dapat mengakses internet, pemerintah daerah juga membuka forum terbuka kepada masyarakat melalui kegiatan Tudang Sipulung. Dalam kegiatan yang selalu dihadiri langsung Walikota Parepare ini, masyarakat dapat langsung mempertanyakan berbagai hal terkait pelayanan pemerintah kota, termasuk isu-isu lain berkaitan dengan hajat hidup mereka sehari-hari.

Mengenai follow up terhadap aduan yang masuk, Iwan Menjelaskan, untuk aduan atau informasi yang disampaikan melalui SIPP, karena telah berbasis website dimana dapat diakses di mana dan kapan saja, maka Walikota Parepare melalui ajudan biasanya langsung memerintahkan pimpinan unit kerja terkait untuk menindaklanjuti pengaduan atau informasi tersebut. Sementara untuk aduan atau informasi yang disampaikan melalui SMS Centre, oleh Bagian Humas diprint out dan menjadi salah satu bahan informasi dan laporan kepada Walikota Parepare pada kegiatan coffee morning yang diselenggarakan setiap Minggunya.

Menanggapi penjelasan yang disampaikan Iwan Asaad, Matt Zurstrassen mengatakan, pihaknya cukup merespon apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Parepare, dan informasi yang mereka pereleh akan menjadi bahan evaluasi pihaknya sekaitan support Bank Dunia dalam mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pihaknya kata dia, juga akan mengupayakan adanya dukungan dari pemerintah pusat terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam penyelenggaaraan SPIPM di daerah ini.

PAREPARE TERIMA PENGHARGAAN BIDANG KB

PAREPARE- Prestasi kembali ditorehkan Pemerintah dan masyarakat Kota Parepare dengan meraih penghargaan bidang Keluarga Berencana (KB). Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kepada Wakil Walikota Parepare, H Sjamsu Alam di Gedung Balai Manunggal, Rabu ( 29/7).
Wakil Walikota Parepare melalui Kabag Humas, Iwan Asaad mengungkapkan penghargaan sebagai Pembina keluarga balita ideal terbaik Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan yang diberikan ini merupakan hasil pencapaian Komitemen Kinerja Semester I Tahun 2009 serta jasa-jasa yang sangat menonjol dalam pengembangan KB di daerah

Selain Parepare, terang Iwan, daerah lain yang diundang menerima penghargaan di Sulawesi Selatan yakni Makassar,Gowa,Wajo,Sidrap dan Bantaeng. Penghargaan ini diberikan dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas XV) Tahun 2009.

Dalam kesempatan terpisah,Kaban KB dan Pemberdayaan Perempuan, Muh Hasbi Yusuf, mengungkapkan bahwa selain mendapat peringkat I pembina balita ideal, Parepare juga berhasil dalam Lomba program KB lainnya yang diperlombakan(*)

HUMAS BEDAH RUMAH WARGA

PAREPARE – Berbeda tahun-tahun sebelumnya, pada kegiatan Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Kota Parepare tahun 2009, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota tidak saja melengkapi fasilitas rumah binaannya dengan hal-hal yang merupakan item penilaian tim penilai provinsi, tetapi juga melakukan kegiatan renovasi rumah milik I Kasse, salah satu rumah binaan program P2WKSS tahun ini.

Kegiatan yang berlangsung Sabtu (20/6) ini sempat menarik perhatian warga sekitar, dan berjalan layaknya program bedah rumah yang pernah hit di salah satu televisi nasional beberapa waktu lalu. Sejumlah warga sekitar rumah I Kasse yang tak lain adalah anak, cucu dan menantu I Kasse sendiri, turut membantu kegiatan renovasi rumah tersebut.

Menurut Kabag Humas, Iwan Asaad, AP, M.Si, kebijakan bedah rumah oleh pihaknya ditempuh sehubungan kondisi rumah I Kasse yang memprihatinkan. Apalagi, tambahnya, orang tua yang diperkirakan telah berumur lebih seratus tahun ini tidak memiliki keuangan memadai untuk memperbaiki sendiri rumahnya.

Selain kondisi kesehatan dan umur yang tidak lagi memungkinkan, I Kasse juga hanya tinggal berdua bersama anak menantu laki-lakinya yang berprofesi sebagai pekerja tak menentu. Sementara anak bungsu I Kasse yang sebelumnya tinggal bersama dirinya, pergi merantau ke Kalimantan. “Ada banyak hal yang kami coba lakukan, tetapi kami melihat bahwa prioritas yang paling dibutuhkan I Kasse adalah perbaikan rumah,” kata Iwan Asaad.

Selain serambi bagian depan yang diperbaiki dengan mengganti atap dan kayu balok-balok penyangga atap dengan seng dan kayu yang baru, pihaknya kata Iwan, juga melakukan pergantian dinding rumah I Kasse dengan bahan yang lebih baru. Selain itu, juga dilakukan pengecetan pada dinding dan tiang-tiang rumah untuk menghilangkan kesan kumuh. Iwan berharap, ke depan program P2WKSS dapat diselenggrakan secara lebih baik lagi, sehingga benar-benar dapat memberi manfaat kepada warga binaan.

Pelaksanaan program ini menurut Iwan, desain awalnya tidak saja diperuntukan pada fisik, tetapi juga penguatan pada kegiatan non fisik. Sehingga, ke depan kata dia, harus dilakukan dalam rentang waktu yang cukup dan tidak berlangsung seminggu atau dua minggu sebagaimana saat ini. Sementara itu, melihat kondisi rumahnya yang telah sedikit membaik dari sebelumnya, I Kasse cuma berujar singkat, “makanjami bolaku,” ujarnya dalam bahasa Bugis.

MEDIA CENTRE HUMAS PAREPARE DILENGKAPI HOSPOT GRATIS

PAREPARE- Pemerintah Kota Parepare kembali membuat gerbarakan baru. Sejak awal pekan lalu, Juni 2009, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota melengkapi fasilitas Media Centre dengan hospot gratis, Kebijakan ini semakin memudahkan wartawan yang bertugas di Kota Parepare melakukan pengiriman berita serta upload foto ke redaksi masing-masing.

Penyediaan hospot gratis ini terlihat benar-benar dimanfaatkan oleh para wartawan, utamanya mereka yang posting di Kantor Walikota Parepare, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bapeda Kota Parepare, serta DPRD Kota Parepare. Setiap hari mereka memenuhi ruang Media Centre yang berhubungan langsung dengan ruangan Bagian Humas yang terletak di lantai dua Kantor Walikota Parepare.

Selain mengirim dan meng-upload foto, mereka juga banyak memanfaatkan ruang Media Centre sebagai tenpat diskusi dan browsing informasi di dunia maya. Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si, berharap, penyediaan akses internet gratis tanpa kabel di Ruang Media Centre akan semakin membantu wartawan melaksanakan tugas-tugas jurnalistik mereka.

Kendala sementara ini kata dia, adalah tidak sebandingnya antara kebutuhan komputer oleh para wartawan dengan fasilitas komputer yang tersedia di Media Centre. “Tentu belum semua wartawan memiliki notebook, ataupun jika ada, mereka malas menentengnya ke mana-mana, sehingga semestinya kami menyiapkannya komputer yang lebih memadai di ruang Media Centre,” katanya.

Belum lama ini Humas melengkapi ruang Media Centre dengan kursi sebanyak 24 buah dan AC kapasitas 2pk. Sementara untuk kebutuhan computer di ruang Media Centre Humas yang dioperasikan sejak akhir tahun 2008, menurut Iwan, pihaknya telah mengajukan proposal permintaan bantuan pengadaan komputer kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia di Jakarta.

Hanya saja, pihaknya, ujar Iwan, belum bisa memastikan sejauhmana proposal ini terealisasi. “Pihak Depkominfo sebenarnya telah membuka kesempatan kepada kami mengajukan permintaan pengadaan computer bagi Media Centre, dan kami telah mengajukan persuratan secara resmi ke sana. Untuk Sulawesi Selatan yang telah memperoleh bantuan adalah Media Centre Humas Pemkot Makassar,” jelas Iwan.

Dia berharap, tahun ini program bantuan ini bisa terealiasi sehingga akan semakin mendukung kerja-kerja Media Centre Humas Parepare dalam memberikan kemudahan akses internet kepada wartawan yang bertugas di Parepare dalam mengirim berita ke medianya masing-masing.

LINMAS PAREPARE SIAP AMANKAN PILPRES 2009

PAREPARE - Sedikitnya 286 orang anggota Linmas memenuhi ruang pertemuan Hotel Puri Gandaria-Lumpue Kota Parepare, Kamis (18/06). Kehadiran mereka atas undangan dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (kesbanglinmas) Kota Parepare dalam rangka mengikuti pelatihan dan sosialisasi pengamanan pemilihan presiden tahun 2009.

Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada setiap anggota Linmas yang bertugas pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Kota Parepare, hal-hal terkait upaya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Linmas tersebut, merupakan upaya awal untuk menciptakan ketentaraman dan ketertiban saat pelaksanaan Pilpres Juli mendatang.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kesbang Kota Parepare, Ramlan Rahim,SE, mengatakan, pentingnya kesiap-siagaan setiap anggota Linmas merupakan pencerminan tekad kesiapan kita dalam mengamankan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun ini. Ditambahkan, jumlah anggota Linmas yang akan dilatih dalam pengamanan Pilpres mendatang disesuaikan dengan jumlah TPS yaitu 286 orang. “Dengan demikian,setiap TPS akan bertugas satu orang anggota Linmas yang telah terlatih,” terangnya.

Sementara itu, Walikota Parepare dalam sambutannya yang dibacakan Pelaksana Harian Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP,M.Si, menegaskan bahwa anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam pencegahan berbagai kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Olehnya itu diharapkan kepada anggota linmas yang bertugas hendaknya senantiasa proaktif, serta terus siaga dan waspada terhadap berbagai kemungkinan upaya pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin mengacaukan jalannya pemilihan presiden di daerah ini.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Iwan mengajak semua komponen yang ada untuk menyatukan komitmen mengawal pelaksanaan Pilpres 2009. “Mari terus sosialisasikan kepada masyarakat kita, lingkungan kita serta keluarga kita untuk terus menjaga suasana daerah kita yang telah kondusif. Kiranya tidak mudah terprovokasi, atau terpancing isu-isu yang sengaja dihembuskan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menginginkan kekacauan dalam pelaksanaan pilpres mendatang,” katanya.

SEKOLAH DIMINTA TIDAK HANYA KEJAR KELULUSAN UAN

PAREPARE- Era yang semakin kompetitif dewasa ini telah menuntut lembaga-lembaga pendidikan yang ada memiliki prakarsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar selepas mengenyam pendidikan di sebuah sekolah, mereka bisa survive di tengah dinamika kehidupan yang begitu kompleks dan kompetitif.

Penegasan ini disampaikan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si yang mewakili Walikota Parepare pada acara penamatan/pelepasan Kelas XII SMA Negeri 1 Parepare, Rabu (17/6). Sehubungan dengan hal tersebut, Iwan meminta, sekolah tidak hanya mengejar angka jumlah kelulusan dalam kegiatan Ujian Akhir Nasional (UAN), tetapi juga mampu menyiapkan peserta didik untuk bersaing dan eksis usai mereka lepas dari lembaga pendidikan bersangkutan.

Hal ini kata dia, penting mengingat tentu tidak semua siswa yang telah menamatkan pendidikan, melanjutkan studi ke perguruan tinggi. “Sebagian dari mereka, oleh karena berbagai alasan, tidak bisa mengenyam pendidikan lebih jauh,” kata Iwan saat membacakan sambutan Walikota Parepare.

Iwan juga meminta agar sekolah tidak hanya mempersiapkan anak didiknya dengan bekal ilmu pengetahuan umum semata, Pesatnya perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang saat ini kata dia, telah berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik, baik terhadap cara berpikirnya, maupun cara bertindak dan berperilaku mereka.

“Karena itu, selama mereka berada di sekolah, sepatutnya mereka diberi bimbingan ilmu dan ahlak yang memadai sebagai bekal dan modal untuk bertahan dan sekaligus melawan hal-hal yang merusak itu. Anak-anak kita tidak cukup hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga sangat membutuhkan bekal pendidikan budi pekerti. Harus ada keseimbangan antara kemampuan berpikirnya dengan perkembangan rohaninya yang baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala sekolah SMAN 1 Parepare, Drs. Palemmui,MM, mengatakan, dari 347 siswanya yang mengikuti UAN tahun ini, 346 dinyatakan lulus. Dengan demikian, yang gagal dalam pelaksanaan UAN lalu hanya satu orang. Dibanding tahun sebelumnya, jelas ini merupakan keberhasilan, karena pada pelaksanaan UAN 2008, siswa SMAN 1 Parepare yang tidak lulus mencapai puluhan orang.

Tahun ini SMAN 1 Parepare juga berhasil meningkatkan jumlah siswa yang berhasil lolos ke perguruan tinggi tanpa tes. Menurut Wakil kepala sekolah SMAN 1 Parepare, Drs.Muh.Yahya, yang dikonfirmasi disela-sela acara tersebut, dari 346 siswa yang dinyatakan lulus, 47 berhasil masuk perguruan tinggi tanpa melalui di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

TINGKAT KELULUSAN SISWA SMA MENINGKAT

PAREPARE – Tingkat kelulusan siswa SMA Kota Parepare tahun ini terbilang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Beberapa SMA di daerah ini bahkan mampu meluluskan siswanya hingga 100 persen. Ini cukup menggembirakan mengingat standar kelulusan SMA secara nasional tahun 2009 lebih tinggi dibanding tahun 2008.

Pada tahun 2008 dengan standar kelulusan sebesar 4,25, Parepare hanya mampu meluluskan siswanya sebanyak 92,5 persen. Sementara pada tahun 2009, dengan standar kelulusan 5.50, Parepare berhasil meningkatkan prosentasi kelulusan UAN hingga 96 persen.

Sejumlah SMA yang berhasil mencapai angka kelulusan hingga 100 persen adalah SMA Negeri 5 (unggulan) Parepare, SMA DDI, MA DDI Libanat, serta MA DDI Albadar. Demikian halnya dengan sejumlah SMA lainnya baik negeri maupun swasta, meski tidak seratus persen namun semua memperlihatkan peningkatan angka kelulusan yang berarti.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, Ap, M.Si, mengatakan, dari 2.254 siswa SMA yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) akhir Mei lalu, yang tidak lulus berjumlah 72 orang. “Bandingkan dengan tahun lalu, angka ketidaklulusan siswa SMA dalam UAN tahun 2008 cukup besar yakni mencapai 225 orang,” katanya.

Diakui Iwan, jika angka 72 siswa yang tidak lulus di Kota Parepare belum termasuk siswa SMK. Tidak dimasukannya siswa SMK dalam perhitungan siswa yang tidak lulus untuk sementara, karena masih ada nilai ujian siswa SMK yang belum keluar, yakni nilai ujian kompetensi.

Sejumlah SMA memperlihatkan angka penurunan ketidaklulusan yang signifikan adalah SMA Negeri 1 Parepare, dari 12 orang tahun 2008 menjadi 1 orang pada tahun 2009. SMA Negeri 2 Parepare dari 10 orang tahun 2008 menjadi 5 orang tahun 2009, SMA Negeri 3 Parepare dari 22 orang tahun 2008 menjadi 18 orang tahun 2009. Rata-rata siswa yang tidak lulus berasal dari kelas bahasa.

CAPPAGALUNG MASUK ENAM BESAR LOMBA KELURAHAN

PAREPARE- Kelurahan Cappagalung masuk enam besar dalam lomba kelurahan se- Provinsi Sulawesi Selatan.Rencananya, besok (11/6) Lurah Cappagalung diminta untuk menghadiri kegiatan presentasi di depan tim independen perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Pelatihan BPM Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Kabag Humas, Iwan Asaad,saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (10/6).Menurutnya, kepastian Cappagalung masuk dalam enam besar tersebut sesuai dengan surat Gubernur Sulawesi Selatan nomor 414.4/3273/BPM tanggal 9 Juni 2009.

Cappagalung, terang Iwan, akan bersaing dengan Kelurahan Adatongeng Kabupaten Maros, Kelurahan Amassangan Kota Palopo,Kelurahan Bontonompo Kabupaten Gowa,Kelurahan Mapala Kota Makassar dan Kelurahan Sarira Kabupaten Tana Toraja.” Dari enam kelurahan ini,akan dipilih satu untuk mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional” ungkapnya.

etiap kelurahan, lanjut Iwan, akan mempresentasikan materi tertulis dan CD/flashdisk serta dokumen pendukung lainnya seperti prestasi yang telah diraih selama dua tahun terakhir.”Kita mengharapkan Cappagalung dapat meraih yang terbaik dalam perlombaan ini sehingga akan menambah penghargaan yang telah diterima selama ini” terangnya optimis. (*)

MUNGKINKAH PAREPARE REBUT JUARA P2WKSS 2009 ?

PAREPARE– Setelah memperoleh anugerah Piala Adipura lima kali berturut-turut, 2009 tahun ini Kota Parepare juga bertekad merebut juara program Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Menjelang pelaksanaan penilaian tanggal 22 Juni 2009 mendatang, berbagai persiapan terus digenjot pemerintah kota.

Akan tetapi, melihat pengalaman dan berbagai persiapan yang dilakukan saat ini, timbul pertanyaan mungkinkah Kota Parepare bisa merebut juara P2WKSS tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare, Drs. HM. Hasbi Yusuf, Selasa (9/6), mengakui, jika dibandingkan dengan daerah lain, Parepare masih kalah dalam hal rentang waktu kegiatan pembinaan yang dilakukan di lapangan.

Dikatakan, kegiatan pembinaan yang dilakukan daerah lain berlangsung jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan penilaian, sehingga mereka bisa lebih siap. Kendati demikian, ia tetap optimis tahun ini Parepare mampu bersaing hingga di tingkat provinsi. “Saat ini kita telah menyusun peta sehubungan pembagian rumah binaan. Selain jajaran pemerintah daerah dan PKK, serta pihak perbankan, kita juga libatkan tokoh dan institusi masyarakat yang ada di lokasi binaan,” katanya.

Persiapan lain yang dilakukan pihaknya kata Hasbi Yusuf adalah kegiatan penyuluhan 10 sektor yang akan dievaluasi tim penilai setiap pukul empat sore setiap harinya. Salah satu poin minus penyumbang kekalahan kepada Parepare dalam penilaian P2WKSS tahun 2008 lalu, kata dia adalah kurangnya nilai pada program Gerakan Sayang Ibu (GSI).

Sehubungan dengan hal tersebut, ia berharap hal ini menjadi perhatian ekstra dinas kesehatan sebagai leading sector program GSI ini. Dia juga berharap, semua pihak ikut berperan aktif sehingga harapan menjadikan Parepare sebagai salah satu peraih juara P2WKSS bisa terwujud. “Saya harapkan tahun ini partisipasi dari semua sektor lebih dipermantap utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Kabag Humas Parepare yang juga Juru Bicara Pemda Kota Parepare, Iwan Asaad AP, M.Si, ditemui d ruang kerjanya, Selasa (9/6) mengatakan, untuk mewujudkan tekad Parepare merebut juara P2WKSS tahun ini terlebih dahulu harus dipahami tujuan penyelenggaraan program ini. P2WKSS kata dia, pada prinsipnya merupakan sebuah model pemberdayaan masyarakat yang merupakan cikal bakal program pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang dilakukan sebuah stasiun televisi yang kemudian dikenal sebagai program bedah rumah dan bedah kampung.

Jadi menurutnya, tidak cukup satu sector yang dibenahi seperti GSI, namun semua sektor harus menjadi prioritas. Tak kalah pentingnya kata dia adalah partisipasi masyarakat. “Ini yang harus dipahami oleh camat dan lurah, karena berbicara pembinaan pada masyarakat kota seperti Parepare tentu berbeda dengan kegiatan pembinaan pada masyarakat pedesaan. Karakteristik mereka berbeda sehingga pendekatan yang dilakukan pun tentu tidak sama,” katanya.

Sekaitan tekad Parepare merebut juara P2WKSS, Iwan berharap semua pihak bisa all out. Kegagalan Parepare pada lomba P2WKSS tahun 2008 harus menjadi pelajaran. Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan katanya, harus dapat mendorong dan senantiasa mengingatkan instansi pembina yang telah ditunjuk, serta menyampaikan hal-hal apa saja yang masih harus dilakukan di daerah binaan.

Dia juga berharap, pihak penilai tingkat provinsi dapat menyampaikan kekurangan-kekurangan yang dimiliki Parepare sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada lomba P2WKSS berikutnya. “Jika Parepare tidak mengetahui kelemahan yang dimiliki, tentu sulit bagi Parepare melakukan perbaikan,” tukasnya.

PAREPARE PEROLEH PENGHARGAAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI

PAREPARE – Satu lagi prestasi Kota Parepare. Dengan lahan pertanian yang serba terbatas, Parepare tetap mampu membuktikan diri sebagai daerah penyumbang produksi pertanian secara nasional, khususnya tanaman padi sebesar 5 persen. Atas prestasi ini, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan penghargaan kepada Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe yang dinilai berhasil mendorong peningkatan produksi padi di daerahnya selama tahun 2008 lalu.

Kepastian terpilihnya Parepare sebagai salah satu daerah penerima penghargaan peningkatan tamanan padi tahun 2008, tertuang dalam surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS, Nomor : 171 KP 450 C4 5 09. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya diminta dilanjutkan kepada bupati/walikota yang masuk dalam daftar penerima penghargaan.

Ironisnya, sejumlah daerah tetangga seperti Kabupaten Pinrang dan Barru yang dikenal sebagai daerah-daerah penghasil padi di Sulawesi Selatan, justru tidak masuk dalam daftar penerima penghargaan yang akan diserahkan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali Jawa Tengah, bertepatan dengan pelaksanaan Jambore Sekolah Lapangan Pengelola Tanaman Terpadu (SL-PPT) tahun 2009, Selasa (7/6).

Sementara itu, kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, Ap, M.Si mengatakan, selain Parepare ada 13 kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan yang turut mendapatkan penghargaan serupa, yakni Enrekang, Wajo, Selayar, Jeneponto, Bone, Soppeng, Sidrap, Bulukumba, Luwu Utara, Gowa, Pangkep, serta Palopo. Selain itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo juga turut menjadi penerima penghargaan ini.

Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Agribisnis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK), Ir. Abd. Wahid, mengatakan, dibanding tahun 2007, produksi tanaman padi petani Parepare mengalami peningkatan yang luar biasa yakni sebesar 24,17 persen. “Pada tahun 2007, kita hanya mampu memproduksi 44,70 kuintal per hektar, sementara pada tahun 2008 dengan luas lahan yang sama kita berhasil tingkatkan hingga 56,17 kuintal per hektar. Inilah yang menjadi penilaian pemerintah pusat sehingga Kota Parepare memperoleh penghargaan,” katanya, Kamis (4/6).

Dengan luas lahan 933 hektar, total produksi padi Parepare selama tahun 2008 adalah 5185 ton. Sementara pada tahun 2007 hanya berkisar 4152 ton. Ia tak menampik jika kenaikan produksi tersebut tidak terlepas dari peran para penyuluh lapangan dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Parepare. Melihat pencapaian yang terjadi tahun 2008, Abd Wahid optimis, tahun 2009 total produksi padi daerah ini kembali dapat ditingkatkan.

Apalagi tambahnya, komitmen pemerintah dalam hal ini Walikota Parepare terhadap peningkatan produksi pertanian cukup besar. Sejumlah kebijakan disebutkan Abd Wahid seperti pengadaan alat-alat mesin pertanian (Alinstan) serta penyediaan pupuk dan obat-obatan yang memadai merupakan kebijakan Walikota Parepare di bidang pertanian yang patut diapresiasi. Selain itu, saat ini para petani juga terus didorong untuk menggunakan varietas benih yang telah bersertifikat, kegiatan pemupukan secara berimbang. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan irigasi serta pembinaan kepada kelompok tani melalui kegiatan penyuluhan secara berkesibambungan.

IWAN : TIDAK ADA ISTILAH ADIPURA KENCANA

PAREPARE –Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si mengatakan, istilah adipura kencana untuk daerah yang berturut-turut lima kali memperoleh Piala Adipura ditiadakan pemerintah pusat. Dengan demikian, predikat Piala Adipura yang diraih Kota Parepare tahun 2009 tidak menggunakan istilah Adipura Kencana sebagaimana sempat terwacanakan.

Penegasan ini disampaikan Iwan Asaad, Rabu (3/6) sehubungan keluarnya penetapan Kota Parepare sebagai salah satu dari 15 daerah di Indonesia yang memperoleh anugerah Piala Adipura tahun 2009. Kepastian penetapan Kota Parepare sebagai peraih lambang supremasi tertinggi nasional di bidang lingkungan hidup ini tertuang dalam surat Deputi Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Kementrian Negara Lingkungan Hidup Nomor B-69/Dep.II/06/2009.

Dalam surat yang diterima Pemerintah Kota Parepare Rabu (3/6) disebutkan bahwa Kota Parepare merupakan kota peraih Piala Adipura Tahun 2009 untuk kategori kota sedang. Tidak ada kata-kata kencana dalam surat tersebut. Sejumlah daerah kabupaten/kota di Sulsel juga ikut mendapatkan Piala Adipura, seperti Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kabuaten Bone.

Iwan Asaad menjalaskan, acara penerimaan secara nasional dilangsungkan di istana negara pada hari Jumat (5/6) pukul 9.30 Wita, yang akan dihadiri langsung Walikota Parepare, H. Mohammad Zain Katoe. Rencananya, sebelum dibawa ke Parepare, piala kebanggaan masyarakat Parepare ini akan diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, acara penjemputan akan dilakukan di batas kota, dan selanjutnya sebagai bentuk rasa syukur dan gembira, piala akan di arak ke seluruh penjuru kota. Dengan diperolehnya Piala Adipura untuk ke lima kalinya, Iwan Asaad berharap, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan akan menjadi budaya masyarakat Parepare.

NAIK HAJI, PNS DAPAT BANTUAN RP. 350 RIBU

PAREPARE – Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, Kamis (28/5), menjelaskan, besar bantuan haji yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2008 lalu hanya Rp. 350 ribu per orang. Penegasan ini disampaikan Iwan sehubungan pemberitaan salah satu media cetak terbitan Makassar mengenai adanya bantuan haji yang diberikan pemerintah daerah kepada PNS sebesar Rp. 14 juta per orang.

“Hanya Rp. 350 ribu. Sebenarnya ini hanya bantuan yang sifatnya stimulus kepada aparatur agar mereka berlomba-lomba menunaikan ibadah haji, serta sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada para aparatur yang juga merupakan bagian dari masyarakat Parepare. Sebab jika dibandingkan dengan ongkos naik haji dan kebutuhan selama berada di tanah suci, 350 ribu rupiah tentu tak seberapa,” katanya.

Kebijakan ini kata Iwan, diharapkan akan semakin mendorong peningkatan kualitas keimanan aparatur, terutama mereka yang telah menunaikan ibadah haji, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membentuk aparatur yang beriman dan bertaqwa. Sebagaimana informasi dari Bagian Kesra, kata Iwan, anggaran bantuan yang diberikan bersumber dari pos bantuan keagamaan yang dikelola Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Parepare.

Tahun 2008 PNS yang memperoleh bantuan haji sebanyak 40 orang. Mereka berasal dari sejumlah unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare yang sebelumnya telah mengajukan izin cuti haji kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Parepare. Data daftar PNS yang mengajukan permohonan izin cuti haji di BKDD inilah yang dijadikan dasar oleh Bagian Kesra mengucurkan bantuan haji.

Iwan menegaskan bahwa pengucuran bantuan haji kepada PNS yang berangkat ke tanah suci telah memenuhi ketentuan yang ada, dalam hal ini Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pasal 45 pada Permendagri dimaksud disebutkan bahwa pemberian bantuan dapat dilakukan pemerintah kota kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dia menjelaskan, kebijakan pemberian bantuan haji untuk sementara hanya diberikan kepada PNS karena anggaran yang tersedia sifatnya terbatas, sehingga program seperti ini belum bisa diberikan kepada semua masyarakat Parepare yang berangkat haji. “Namun tidak tertutup kemungkinan ke depan bantuan ini juga diberikan kepada masyarakat umum sepanjang Dewan menyetujui dan anggaran memungkinkan, walaupun disadari mereka yang naik haji telah dikategorikan mampu,” terangnya.

BANK DUNIA KEMBALI EVALUASI LAKESSI

PAREPARE –Tim World Bank (Bank Dunia) untuk pembangunan Pasar Lekssi, Rabu (20/5) kembali melakukan inpeksi ke Pasar Lakessi dalam rangka melihat kemungkinan adanya dampak negatif pelaksanaan pembangunan pasar Lakessi, termasuk sejauhmana persepsi para pedagang terhadap konsep lost pasar yang baru nanti. Turut serta dalam kunjungan Bank Dunia kali ini adalah Dan R Aronson, utusan langsung World Bank dari Washinton DC.

Sebelumnya pelaksanaan kunjungan, tim Bank Dunia yang dipimpin Dwityo A. Soeronto yang juga Head of Central project Management Unit (CPMU) Urban Sector Development Reform Project ( USDRP) berdialog dengan Pemerintah Kota Parepare. Mereka diterima Asisten Bidang Administrasi, Drs. H. Gustam Kasim di ruang kerja Walikota Parepare. Turut dalam pertemuan tersebut, Kabag Humas, Iwan Asaad, AP, M.Si serta perwakilan unit kerja terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perindustrian.

Pihak Bank Dunia kata Dwityo, pada prinsipnya tidak mempersoalkan kemajuan kegiatan fisik pelaksanaan proyek yang disebutkan lebih cepat dari schedulle yang direncanakan, namun lebih penting dari itu adalah sejauhamana keberadaan proyek ini tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat khususnya warga yang ada di sekitar Pasar Lakessi, termasuk pada pedagang yang menempati lost darurat.

“Kami tidak untuk melihat fisik bangunan, tetapi apakah pelaksanaan proyek ini telah sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Dunia termasuk Pemerintah Kota Parepare sendiri. Apakah proyek ini telah sesuai UKL dan UPL yang ditentukan, apakah tidak mengganggu lingkungan, mengganggu warga sekitar termasuk para pegadang pasar, dan apakah ada kemungkinan menimbulkan dampak negatif lainnya. Hal-hal inilah yang akan kami review,” katanya.

Menurut Dwityo, selain itu penting bagi Pemerintah Kota Parepare melakukan resettle actin plan atau rencana aksi penggunaan sebelum pasar ini resmi ditempati. Belajar dari kasus pembangunan pasar di Kabupaten Sidrap, katanya, kendati pasar telah selesai dibangun namun pasar tidsak bisa langsung ditempati karena resettle actin plan dilakukan setelah pasar jadi. “Sehingga harus menunggu enam bulan baru pasar tersebut ditempati,” katanya.

Dwityo berharap, resettle actin plan Pasar Lakessi lebih awal dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Parepare sehingga ketika proyek bangunan pasar selesai dibangun, para pedagang langsung bisa menempati pasar yang dirancang berlantai tiga ini. Bagi pihak Bank Dunia kata Dwityo, proyek pembangunan Pasar Lakessi tidak semata lebih menata bangunan Pasar Lakessi, namun lebih jauh dari itu adalah bagaimana melakukan penataan pembangunan perkotaan di daerah ini.

Menanggapi keiginan pihak Bank Dunia tersebut, Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, Drs. H. Gustam Kasim, mengatakan, sebagaimana keinginan warga pasar, Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Walikota Parepare sangat berharap pemanfaatan pasar Lakessi dapat segera dilakukan. Pemerintah kota kata dia, akan memperhatikan masukan dari pihak Bank Dunia.

Terhadap berbagai dampak yang dikwatirkan terjadi sehubungan pembangunan Pasar Lakessi, Gustam Kasim mengatakan, sejauh ini belum ada. Penyampaian ini dikuatkan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad AP, M.Si yang mengatakan bahwa dari sekian aduan yang disampaikan masyarakat Parepare melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) via SMS Centre yang ada di Bagian Humas, tak satu pun terkait Pasar Lakessi. Demikian halnya dengan berita-berita media lokal dan regional tidak ada yang memuat dampak pembangunan Pasar Lakessi sebagai berita, terkecuali saat pertama kali pembangunan pasar ini dilaksanakan.

Terhadap kekuatiran terjadinya kemacetan lalu lintas, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perhubungan kata Gustam Kasim, telah mengatur sedemikian rupa sehingga arus lalu lintas yang melawati kawasan ini telah lancar. Mengenai kebijakan resettle (penempatan ulang pedagang) pemerintah kota telah mengambil kebijakan untuk lebih memprioritaskan pedagang lama. Selain itu, terkait dengan hal ini, Pemerintah Kota Parepare telah membentuk tim yang dimediasi oleh UPTD Pasar dan Asosiasi Pasar.

“Kita tidak akan menempatkan orang baru kecuali orang lama semua sudah mempunyai tempat. Toh, jika masih ada yang kosong hal tersebut akan dipikirkan dan dibicarakan, termasuk jika ada pedagang lama yang luas lost yang ada tidak sesuai keinginan mereka atau mengambil lebih lebih dari satu lost. Jelasnya, pemerintah kota berharap ini bisa berjalan baik,” kata Gustam Kasim.

PAREPARE TERANCAM “GELAP"

PAREPARE – Wilayah Sulawesi Selatan termasuk Kota Parepare kembali terancam 'gelap' sebagaimana 2008 tahun lalu, menyusul belum membaiknya sejumlah pembangkit milik PLN di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Tidak saja PLTD SWD Tello yang mengalami ‘masalah’, PLGU Sengkang dan PLTD Suppa Pinrang juga dilaporkan saat ini sementara dalam pemeliharaan.

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si, dampak langsung yang akan dirasakan warga khususnya masyarakat Parepare sehubungan kegiatan pemeliharaan terhadap sejumlah pembangkit milik PLN tersebut adalah kemungkinan terjadinya pemadaman listrik secara bergilir di daerah ini.

Mengenai hal ini kata Iwan Asaad, pelaksana Harian PLN Wilayah Cabang Parepare, H. Harris S Yusuf telah melaporkannya secara tertulis kepada Walikota Parepare. "Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pihak PLN pada sejumlah pembangkit listrik yang ada di Sulsel, telah mengakibatkan penurunan pasokan energi listrik pada jaringan interkoneksi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berakibar pada terjadinya devisit daya listrik kurang lebih 50 MW, terutama pada saat terjadi beban puncak (pukul 17.30 – 22.30 Wita-red)," kata Iwan Asaad yang ditemui di ruang kerjanya Jumat (8/5).

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Walikota Parepare beberapa hari lalu, tambah Iwan Asaad, pihak PLN Cabang Parepare memprediksi pelaksanaan perbaikan terhadap sejumlah pembangkit listrik sebagaimana disebutkan, kemungkinan besar akan memakan waktu sebulan lebih. Kegiatan pemeliharaan dimaksud telah dimulai pada tanggal 23 April 2009 lalu.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana disampaikan Harris S Yusuf dalam suratnya kepada Walikota Parepare, pihak PLN akan melakukan kebijakan pemadaman listrik secara bergilir. Mengenai waktu dan wilayah mana saja yang akan mengalami pemadaman setiap harinya, pihak PLN berjani akan mengumumkannya melalui media massa (cetak dan elektronik) dan situs milik PLN sendiri.

PLN Cabang Parepare kata Iwan Asaad, meminta masyarakat pelanggan pengguna jasa tenaga listrik khususnya warga Parepare untuk melakukan kegiatan hemat listrik serta mengantisipasi kondisi penurunan daya listrik yang terjadi. Dalam surat yang juga ditembuskan ke seluruh pejabat wilayah dan Muspida Kota Parepare tersebut, pihak PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya terbatasnya daya listrik yang berdampak pada pemadaman listrik.

LAGI, PNS DIMINTA NETRAL DALAM PEMILU

PAREPARE – Untuk kesekian kalinya kalangan pegawai negeri sipil (PNS) diminta berlaku netral dalam pemilu. Mengantisipasi pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) Juli mendatang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah melakukan langkah-langkah kongkrit mewujudkan netralitas PNS termasuk pegawai honorer yang ada didaerahnya.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, AP, M.Si mengatakan, tidak saja diminta netral, PNS juga dihimbau untuk berpartisipasi secara aktif menggunakan hak politiknya pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Permintaan tersebut kata Iwan Asaad, tertuang dalam surat Mendagri RI Nomor 270/542/SJ perihal partisipasi aktif dan netralitas PNS dalam Pemilu 2009 kepada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (8/5), Iwan Asaad menjelaskan bahwa surat Mengadri tersebut oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, H.A. Mualim SH, M.Si, atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk surat serupa kepada seluruh bupati/walikota dan seluruh pimpinan SKPD se-Sulawesi Selatan. Surat tersebut tertanggal 17 April 2009, Nomor 270/2040/BKD.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kata Iwan Asaad, PNS mempunyai hak politik untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk itu, dalam rangka menyukseskan Pemilu tahun 2009, pemerintah provinsi memandang perlu dilakukannya langkah-langkah yang memungkinkan seluruh PNS dan pegawai honorer daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota agar berpartisipasi aktif dalam Pemilu tahun 2009, dengan tetap menjaga netralitasnya sebagai prinsip yang harus senantiasa dipegang dalam penyelenggaraan Pemilu manapun.